Menyingkap Putaran “Rupiah” di Lumbung Hortikultura Sumbar (Bagian 2.....)

Rupiah Melimpah, Petani Tetap Susah

peladangan kol warga Nagari Sungai Nanam, Kabupaten Solok

Melimpahnya produksi tanaman hortikultura di Kecamatan Alahanpanjang dan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, berimbas pada geliat perekonomian daerah setempat. Namun alih-alih sejahtera, nyatanya perekonomian petani rata-rata belum sebaik apa yang dipikirkan.

Ya, semuanya lebih banyak tersedot guna menutupi biaya operasional. Terutama untuk membeli pupuk dan racun hama, ataupun penyubur tanaman. Paling tidak, jika cuaca baik, perawatan bawang normalnya untuk 100 kg bibit, menghabiskan pupuk sekitar 150 kg. Namun, jika cuaca kurang mendukung, dapat menghabiskan pupuk 200 kg dalam waktu tiga bulan lebih atau sampai dipanen.
Biasanya, setiap 1 hektare lahan, dapat ditanami 600 kg hingga 700 kg bibit bawang. Dalam praktiknya, peladangan menghabiskan sampai 1 ton pupuk.

“Sederhananya untuk menghasilkan 1 kg bawang merah, biaya produksi mencapai Rp 6.000 hingga Rp 8.000,” terang Zul Adris Muncak Sati, 35, warga Jorong Tarataktangah, Nagari Sungainanam.

Sedangkan tanaman kol atau lobak untuk 1.000 batang bibit, dari masa tanam hingga panen bisa menghabiskan pupuk 50 kg. Begitu juga tanaman lain, seperti cabai, tomat, kentang dan seledri.

Tingginya kebutuhan pupuk sepertinya tidak menjadi kendala bagi para petani. Mereka sadar tanpa pupuk tanamannya tidak akan berkembang baik. Namun seiring tersendatnya distribusi pupuk, petani sayur kelabakan. Kalaupun ada, pupuk bersubsidi dijual dengan harga selangit di kios-kios. Misalnya harga pupuk SP36, dijual seharga Rp 190 ribu. Padahal, harga eceran tertinggi (HET) pupuk ini hanya Rp 100 ribu. Begitu juga pupuk urea dijual Rp 110 ribu, ZA Rp 90 ribu atau pupuk potzka Rp 150 per zak.

“Sudah berpuluh-puluh tahun saya jadi petani, namanya pupuk subsidi itu lebih murah. Kok sekarang selalu tinggi. Padahal, kita tahu HET-nya,” kritik Muncak.

Begitu juga keluhan petani lainnya, Darmansyah, 35. Pupuk subsidi sering kosong ditemukan di kios-kios. Akibatnya, petani merugi akibat produksi anjlok. “Walaupun mahal tetap dibeli daripada hasil panen merosot. Kalau pemerintah mau membantu petani, coba turun ke perladangan masyarakat. Subsidi pupuk selama ini hanya dinikmati para pemain pupuk,” ungkapnya.

Anehnya, dalam rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK), setiap kelompok tani (keltan) mendapat jatah pupuk 60 hingga 80 ton per tahun. Namun realisasinya, dari 80 keltan aktif di Sungainanam, hanya mendapat jatah 3 ton hingga 4 ton per tahun. “Lebihnya ke mana? Pas kita tanya, kok pupuk subsidi habis? Jawab pedagang kios, sudah ditebus oleh Pemkab Solok. Siapa yang melenyapkan pupuk itu,” tegas Muncak yang merupakan anggota Kelompok Tani Bintang Timur di Sungainanam.

Belum lagi masalah racun untuk membunuh hama penyakit tanaman. Setidaknya, perawatan 1 hektare tanaman dalam masa satu kali musim panen menghabiskan biaya mencapai Rp 24 hingga Rp 30 juta. “Untuk Sumbar, petani hortikultura di Kecamatan Lembah Gumanti inilah paling banyak membutuhkan racun hama,” sambung Zulkifli.

Selain menggunakan pupuk buatan, para petani juga mengimbangi tanamannya dengan pemberian pupuk kandang. Lebih 300 ton pupuk kandang dimanfaatkan petani di Nagari Alahanpanjang, Sungainanam, Bukitsileh dan Simpang Tanjuang Nan IV dalam sehari. Pupuk kandang untuk mengembalikan humus tanah agar subur. “Sungainanam saja 100 ton lebih per hari pupuk kandang masuk,” sebut Muncak.
Harga dadak (nama lain dari pupuk kandang yang diberikan oleh para petani di sana) ini, berkisar Rp 13 ribu hingga Rp 14 ribu per karung berisi 40 kg kotoran sapi, kerbau, ayam yang sudah dikeringkan. “Pupuk kandang ini rata-rata dipasok dari Payakumbuh, Tanahdatar, Batusangkar, dan ada juga dari Padang,” tutur Dharmansyah.

Pengoptimalan pupuk kandang baru dilakukan sejak 10 tahun terakhir. Akibat selalu “makan” pupuk buatan, kesuburan tanah terus menurun. Efeknya tentu pada produksi petani yang kian menurun. “Saat ini, mayoritas petani pakai pupuk kandang, di samping memang harus pakai pupuk buatan,” katanya.

Mayoritas petani mengusulkan subsidi pupuk yang selama ini tak tepat sasaran, dialihkan untuk pembangunan jalan-jalan pertanian. Apalagi, masih banyak peladangan petani belum bisa dilewati kendaraan roda dua. Sehingga, untuk mengangkut pupuk ataupun membawa hasil pertanian harus dipikul. “Hasil panen dimasukkan ke dalam karung, dan dijujung (angkut) dengan kepala. Ini sangat menyulitkan kami para petani,” sebut Dharmansyah.

Jarak permukiman masyarakat hingga ke peladangan mencapai 10 km. Jarak ladang paling dekat sekitar 3 km. “Kalau ladang petani yang sudah dilewati jalan, jelas beruntung. Tak susah memikulnya. Bisa diangkut pakai motor atau mobil” katanya.

Selama ini jalan pertanian warga dibangun secara swadaya. “Kalau jalan yang dibangun, jelas manfaatnya untuk kami. Kalau pupuk yang kenyang bukan kami, tapi orang-orang kaya juga,” sebutnya.

Di samping itu, efek pupuk dan racun hama tanaman, juga sangat mempengaruhi kualitas air bersih di kawasan-kawasan peladangan. Sehingga, dibutuhkan juga jaringan irigasi untuk pengairan air bersih. Apalagi, saat ini untuk menyirami ladang, para petani harus membeli pompa air yang biayanya tidak sedikit. Mencapai puluhan juta rupiah. “Sumber air lokasinya jauh. Makanya untuk menyiram tanaman ketika cuaca panas, kami harus mengalirkan dengan bantuan pompa air. Jaraknya pun mencapai 2 hingga 3 km,” imbuh Muncak.

Harapan ini juga disampaikan Sekretaris Nagari Sungainanam, Adrizal. Dia mengatakan, sebagai nagari yang semua penduduknya petani, kelancaran air untuk peladangan masyarakat sangat mendesak. “Saya harap, pemerintah lebih memberikan ruang dan harapan irigasi untuk petani hortikultura. Sebab, tak hanya tanaman padi yang butuh air lancar, tanaman kami di sini juga penting air,” katanya. (bersambung.......)

Catatan: Tulisan ini pernah dimuat di harian Padang Ekspres sekitar bulan Oktober 2015 silam. Saat itu, penulis masih menjadi reporter Padang Ekspres)