Melawan Stunting dengan Jamban Bersih dan Sanitasi Demi Indonesia Sehat

Jangan sepelekan pertumbuhan tinggi badan anak. Berikan asupan bergizi, pelihara jamban agar tetap bersih. (sumber gambar : sehatnegeriku.kemkes.go.id

Indonesia belum lepas jeratan stunting (gangguan pertumbuhan tinggi badan anak). Pemberitaan Republika.co.id, pada 24 Januari 2018 mengungkapkan, sampai saat ini, masih ada sekitar 35 persen lebih atau setara dengan 7,8 juta dari 23 juta balita di seluruh tanah air yang menderita stunting.

Bahkan, kondisi tersebut memaksa WHO menetapkan Indonesia sebagai Negara dengan status gizi buruk. Sebab, WHO telah menetapkan maksimal batas toleransi stunting hanya 20 persen dari total jumlah balita. Meski begitu, hanya ada dua dari 34 Provinsi di Indonesia yang penderita stuntingnya di bawah angka 20 persen. Yakni, Provinsi Sulewesi Tengah dan Sumatera Utara.

Melihat fenomena tersebut, Presiden Joko Widodo melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI bertekad dan berkomitmen untuk memerangi stunting dengan berbagai program yang tentunya bersinggungan soal gizi dan kesehatan.

Beberapa program yang telah dilahirkan Kemenkes RI antara lain, Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK), Pemberian Makanan Tambahan (PMT), dan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Bahkan, program PIS-PK telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) RI Nomor 39 Tahun 2016 tentang pedoman penyelenggaraan PIS-PK.

Program ini mengharuskan petugas kesehatan, hingga tingkat Puskmesmas, Pustu sampai Posyandu untuk mendatangi langsung dan memantau pola gizi kesehatan masyarakat.

Seperti dikutip di laman sehatnegeriku.kemkes.go.id, Presiden Joko Widodo diberbagai kegiatan sosialisasi gizi balita selalu menekankan, jika ibu-ibu yang memiliki bayi dan balita, harus membawa balitanya, paling tidak sekali dalam sebulan ke posyandu atau fasilitas kesehatan di kediaman masing-masing.

"Ini penting sekali bagi ibu-ibu yang memiliki bayi dan balita, agar kita bisa tahu anak kita itu stunting atau tidak. Jangan sampai anak-anak kita kecil, (tinggi badannya) kerdil", kata Presiden saat menggelar kunker yang didampingi Menteri Kesehatan RI, Nila Farid Moeloek di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Minggu, 8 April 2018 lalu.

Presiden Joko Widodo menyalami seorang anak didampingi Menteri Kesehatan RI, Nila Farid Moeloek saat kunjungan kerja ke Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Minggu, 8 April 2018 (sumber fhoto: sehatnegeriku.kemkes.go.id

Selain program tersebut, Kemenkes RI melalui seluruh Provinsi hingga tingkat Kabupaten/Kota juga terus menggencarkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas). Hal ini diyakini salah satu cara ampuh mengantisipasi masalah kesehatan sutunting hingga TBC.

Sebab, selain faktor kekurangan gizi sejak dalam kandungan sampai 1.000 hari kehidupan, rendahnya akses terhadap pelayanan kesehatan termasuk akses sanitasi dan air bersih menjadi salah satu faktor yang sangat mempengaruhi pertumbuhan anak. Sebab, ketersediaan jamban dan air bersih sangat mempengaruhi lingkungan tempat anak bermain setiap hari.

Germas adalah gerakan nasional yang diprakarsai oleh Presiden RI Joko Widodo dengan mengedepankan upaya promotif dan preventif, serta melibatkan seluruh komponen bangsa dalam memasyarakatkan paradigma sehat. Lintas sektor diharapkan dapat membuat kebijakan yang dapat mendukung pengimplementasian Germas.

Menteri Kesehatan RI, Nila Farid Moeloek menggendong sejumlah balita saat memberikan sambutan pada Puncak Peringatan Pekan ASI Sedunia tahun 2018 di Kementerian Kesehatan, 20 Agustus 2018. (sumber fhoto: sehatnegeriku.kemkes.go.id

Di Sumatera Barat (Sumbar), terdapat dua daerah yang terpantau mendapat efek buruk tersebab kurangnya ketersediaan jamban bersih dengan sanitasi. Berdasarkan sampling Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Kemenkes Tahun 2013, banyak balita di Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat mengalami gangguan perkembangan pertumbuhan tinggi badan alias stunting.

Kepala Dinas Kesehatan Sumbar, Merry Yuliesday menyebutkan, hasil riset tersebut mengungkapkan, jika anak-anak di 100 desa di Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat mengalami stunting. Hal itu penulis catat saat diungkapkan Merry ketika menggelar rakor dengan kepala daerah se Sumbar di Auditorium Gubernuran, pada Rabu, 24 Januari 2018 lalu.

Atas kondisi itu, sejalan dengan tujuan Kemenkes RI, Pemprov Sumbar akan mengaktualisasikan gerakan jamban untuk kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat. Pasalnya, penyebab terjadinya stunting di dua Kabupaten itu, mayoritas dipengaruhi minimnya ketersediaan jamban hingga air bersih yang kurang memadai.

"Masih banyak masyarakat buang kotoran sembarangan. Kebiasaan ini tak jarang menimbulkan penyakit, seperti mencret dan ini tentunya mempengaruhi pertumbuhan anak," terang Merry kala itu.

Langkah tersebut didukung sepenuhnya oleh Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno. Bahkan, ia meminta seluruh stakeholder dan Kabupaten terkait bergerak cepat. "Gerakan seribu jamban hingga sejuta jamban perlu digiatkan di tengah masyarakat. Ini harus didukung oleh kepala daerah. Tahun ini, lakukan langsung dan anggarkan pada APBD Perubahan. Lalu, gencar tahun 2019," pinta Irwan.

Sebetulnya, menurut Gubernur, bantuan pengadaan jamban masyarakat tidak saja dianggarkan pemerintah. Namun, dapat juga dilakukan dengan memanfaatkan dana CSR perusahaan. Warga miskin yang belum memiliki jamban juga bisa melalui bantuan BAZNAS.

Dari rangkuman penulis, secara umum, persoalan sanitasi masih menjadi perkara klasik turun-temurun dan tak kunjung tertuntaskan oleh Pemprov Sumbar. Kondisi tersebut pernah dikupas Pemprov Sumbar bulan Oktober 2017 lalu. Dimana, sekitar 23 persen dari 5 juta lebih penduduk Sumbar masih melakukan Buang Air Besar Sembarangan (BABS).

Sampai akhir tahun 2016 lalu, akses layak Sanitasi di Sumbar hanya berada di angka 52,93 persen dari target 85 persen. Sedangkan target akses dasar 15 persen, hanya tercapai 8,06 persen. Sebanyak 39,1 persen lainnya, masih belum memiliki akses Sanitasi.

"Sanitasi bagian dari kehidupan. Masalah sanitasi bukan hal sepele, karena menyangkut kehidupan masyarakat. Jadi, jangan dianggap remeh karena ini penting, dan tanggungjawab kita bersama," beber Irwan.

Di sisi lain, Pemprov juga mengganggarkan 30 persen dana dari APBD untuk menuntaskan kesehatan dan sunting di Sumbar. Pemerintah Sumbar menilai, persoalan stunting harus ditangani serius dan menjadi prioritas. Apalagi, ini menyangkut masa depan dan tumbuh kembang generasi selanjutnya.

"Mayoritas warga Pasaman Barat yang mengalami stunting akibat dari belum memadainya fasilitas jamban dan MCK yang representatif," sebut Wakil Gubernur Sumbar di beberapa kesempatan.

Tak hanya itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumbar juga berupaya mengarahkan dana desa untuk diperuntukkan bagi kesehatan dan penanggulangan sunting di Sumbar. Sebab, dana desa dapat dialokasikan untuk pembangunan MCK dan penyuluhan penyuluhan penanggulangan sunting kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan Undang Undang nomor  6 tahun 2014, dana desa harus membawa perubahan bagi nagari di Sumbar.

"Tapi, itu semua tergantung kepada masyarakat apakah mereka mengusulkan saat Musrembang atau tidak," ujar Kepala DPMD Sumbar, Syafrizal.

Paling tidak, sekitar 30 persen dari total keseluruhan dana desa, dapat digunakan untuk pemberdayaan masyarakat. Seperti pembangunan MCK, penyuluhan kesehatan, dan akses air bersih.

Agaknya, upaya Pemerintah Pusat hingga Provinsi dan Kabupaten/Kota patut diapresiasi. Hal ini tak lepas dari bagaimana nasib Bangsa Indonesia 10 hingga 50 tahun mendatang. Mustahil lahir generasi emas, generasi cerdas, jika kesehatannya terganggu.

Sebagai masyarakat, penulis dan kita semua memiliki tanggungjawab moral yang sama untuk memberikan pendersaan soal kesehatan. Terutama persoalan jamban. Jangan lagi BAB sembarang, karena akan berdampak pada kesehatan kita, generasi dan penerus kita. Percayalah, tubuh yang sehat akan melahirkan semangat yang kuat. Maka dari itu, mari kita sama-sam menjaga kesehatan balita (bagi yang sudah memiliki anak), demi Indonesia sehat dan generasi hebat. (Riki Chandra)